Jakarta,Mendagri segera memanggil dan mengevaluasi kinerja pejabat Bupati tambrauw atas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik publik yang tidak maksimal
mendesak segera evaluasi total kinerja PJ bupati dan walikota Papua 22/2/2023)
Pemuda dan Mahasiswa Papua desak Kemendagri Memberhentikan Para pejabat dan segera menggantikan dengan pejabat berkompeten Karena rakyat Papua menilai para pejabat tidak pernah ada di tempat, maka Kemendagri di desak,segera panggil Para pejabat yang tidak pernah ada di tempat, ujarnya," koordinator,Willy Kogoya
lanjut Willy Kogoya, juga mengatakan,masyarakat terkait kinerja dan keberadaan Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yakni, Penjabat Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Penjabat Bupati Kabupaten Sarmi Penjabat Bupati Kabupaten Nduga, Penjabat Bupati Kabupaten Tambarauw dar Penjabat Wali Kota Jayapura, Maka dengan ini kami yang tergabung dalam Koalisi pemuda mahasiswa mendesak Kemendagri segera evaluasi pejabat tersebut,kata Willy Kogoya. Putra daerah Lanny Laya.
Dan koalisi,Pemuda dan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Bahwa Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yang jarang berada di tempat
penugasan sangat berdampak pada mandeknya efektifitas roda pemerintahan daerah dan tidak mencapai good governance 2 Bahwa Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yang kinerjanya buruk dan tidak
progres dalam mengelola daerah penugasan sangat berdampak pada pelayanan
publik dan menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua.
3. Bahwa kinerja Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yang buruk dan jarang berada di tempat penugasan, dikhawatirkan akan mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat yang berdampak pada stabilitas keamanan daerah. Mengacu pada tiga poin tersebut di atas maka, bersama ini kami yang tergabung dalam beberapa hal
Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek menuntut sebagai berikut 1. Mendagri segera evaluasi total atas kinerja Penjabat (PJ) Bupati dan Wali Kota di
Papua dengan berbagai pertimbangan yakni, kinerja yang buruk dan tidak progres, serta jarang berada di daerah penugasan, maka Mendagri perlu untuk ditinjau kembali dan diberhentikan demi terwujudnya Good Governance,
2. Wamendagri dan para Inspektoral yang membidangi wilayah Papua agar tidak
menjadi backingan atas kerja PJ Bupati dan PJ Wali Kota Di Papua, 3. Mendagri segera memberhentikan Penjabat (PJ) Bupati dan PJ Wali Kota Di Papua yang kinerjanya buruk/tidak progres dan gantikan mereka dengan Penjabat yang lebih berkompeten, Pungkasnya,.
Tim Redaksi
