Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA mewakili Penjabat Bupati Marthen Kogoyoa, SH, MAP saat membuka kegiatan Monitoring Meja Program dan Kegiatan Trwulan I dan II Tahun Anggaran 2023 di Kantor Bappeda, Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Selasa (18/7).
KARUBAGA, TOLITVNEWS.com — Seluruh pimpinan dan anggota organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan diminta bekerja keras dan selalu proaktif mengejar serapan anggaran dan fisik lapangan.
Selain itu, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) diperlukan keterbukaan sehingga masing-masing OPD dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi sehingga dicari solusi, jalan keluarnya.
“Dalam kesempatan yang penting dan strategis ini, kami meminta ibu dan bapa pimpinan serta anggota organisasi perangkan daerah agar bekerja keras, proaktif mengejak serapan anggaran, termasuk bukti fisik di lapangan,” ujar Sekda Tolikara Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA mewakili Penjabat Bupati Marthen Kogoyoa, SH, MAP saat membuka kegiatan Monitoring Meja Program dan Kegiatan Trwulan I dan II Tahun Anggaran 2023 di Kantor Bappeda, Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Selasa (18/7).
Selain itu, ujar Yosua, mantan Kepala Kesbangpol Tolikara, dalam melakukan monitoring dan evaluasi, pihaknya juga mengarapkan perlu ada sinergi dan keterbukaan bila pimpinan maupun anggota OPD mengalami kendala di lapangan. Dengan demikian, dapat terdeteksi apa kendalanya sehingga dicari jalan keluar bersama.
Penjabat Bupati Marthen Kogoya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Yosua mengajak peserta memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat bimbingan, pertolongan dan penyertaan-Nya, seluruh peserta diberikan nikmat sehat serta waktu mengikuti kegiatan monitoring meja pertama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
“Pelaksanaan kegiatan monitoring ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,” ujar Penjabat Bupati Marthen Kogoya.
Selaln itu, ujar Kogoya, monitoring dan pengendalian merupakan salah satu bagian dari tugas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dalam keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan, kegiatan monitoring merupakan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan berupa RKPD serta APBD dan dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang melekat pada masing-masing OPD.
Kogoya mengatakan, ada beberapa maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja. Pertama, monitoring dimaksudkan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh masing-masing OPD, baik secara fisik maupun keuangannya.
Kedua, mengetahui kendala atau masalah yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan kegiatannya, baik pelaksanaan fisik di lapangan maupun non fisik, sehingga bisa dicarikan solusi atau penyelesaian permasalahannya.
Ketiga, sebagai bahan laporan kepada bupati selaku penanggung jawab utama atas pelaksanaan pembangunan di daerah. Keempat, sebagai bahan laporan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan atas perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tolikara.
“Dalam pelaksanaan monitoring meja ini, saya minta kepada semua OPD dapat memberikan laporan realisasi yang sesungguhnya. Ini penting mengingat setelah pelaksanaan monitoring meja akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan monitoring lapangan,” ujar Kogoya.
Dalam monitoring meja tersebut, Kogoya meminta semua pimpinan OPD memberikan laporan realisasi yang sesungguhnya mengingat setelah pelaksanaan monitoring lapangan data monitoting meja ini menjadi bahan evaluasi dalam pengecekan realisasi fisik sesungguhnya di lapangan. Kemudian disusun menjadi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada bupati.
Karena itu, ujar Kogoya, dalam kaitan dengan pelaksanaan monitoring lapangan pihaknya meminta OPD pengelola kegiatan fisik mempersiapkan dokumen perencanaan berupa gambar dan rencana anggaran belanja (RAB) sebagai bahan perhitungan realisasi bobot fisik sesungguhnya.
“Saya juga meminta kepada tim monitoring benar-benar melakukan monitoring dengan sungguh-sungguh melakukan monitoring dan melaporkan hasilnya sesuai dengan fakta di lapangan dan dibuktikan dengan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan,” katanya.
Kogoya meminta perhatian kepada semua pimpinan OPD memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara rutin dan tertib setiap akhir bulan atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada bupati melalui Bappeda. Laporan tersebut diteruskan juga kepada Inspektorat dan BPPKAD untuk dirangkum jadi laporan kepada bupati.
Monitoring meja tersebut dihadiri sejumlah pejabat antara lain Asisten III, para staf ahli, Kepala Dinas Perindagkop, Perumahan, Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan, Bappeda diwakili Sekretaris Bappeda, dan sejumlah pejabat eselon III mewakili pimpinan OPD. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
