Forum Komunikasi Kontraktor Asli Papua Selatan (FKKPS) mengadakan pertemuan dengan Yoseph Yanawo Yolmen, S.pd, M.Si, MRSC., Perwakilan Papua Selatan Badan Pengelola Penerimaan dan Penggunaan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Merauke, Kamis (7/8).
Didampingi oleh Paskalis Netep, SH., Sekjen Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua yang juga berkedudukan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Selatan pertemuan ini membahas berbagai hal terkait kebijakan dan tugas BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Selatan.
Mengawali pembahasan, Paskalis Netep, SH., membuka penjelasanan hadirnya FKKPS sebagai representatif amanat Undang-Undang Otsus dan Perpres Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 tahun 2019.
Kontraktor asli Papua tentunya berharap dengan terbentuknya forum ini dapat mengakomodir orang Asli Papua kedepan di harapkan bersinergi dengan pemerintah sehingga dapat menghasilkan generasi papua yang mandiri di dunia wiraswasta dalam hal ini kontraktor.
"Perlunya sinergitas antara FKKPS dan Pemerintah Daerah terkhusus Papua Selatan dalam menjalankan amanat dalam mengakomodir kepentingan Orang Asli Papua" Ungkap Netep.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dampak dari proyek yang sering dikasih ke orang lain.
Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat yang belum paham harus didampingi untuk menghindari hal tersebut. Para anggota forum menyepakati pentingnya menyusun regulasi yang ketat untuk mengatur hal ini, mengingat kebijakan dapat bersifat relatif tergantung pemimpinnya.
Selain itu, ditekankan bahwa anggapan tentang orang asli Papua yang tidak berkompetensi adalah keliru. Sebaliknya, tugas mereka seharusnya adalah mendampingi sehingga orang asli Papua bisa mengelola segala hal terkait pembangunan di wilayah mereka.
Dalam diskusi, Abraham Ndimar, Ketua FKPPS bersama seluruh anggotanya menyampaikan adanya titik kelemahan karena kurangnya petunjuk teknis.
"Belajar dari pengalaman, Provinsi Papua pernah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub), namun belum optimal." Ujar salah satu anggota FKKPS.
Yoseph Yanawo Yolmen, selaku Perwakilan Papua Selatan BP3OKP, menyatakan harapannya agar wilayah tersebut dapat berkembang lebih baik di masa depan. Sebagai orang asli Papua, integritas diri juga dianggap sangat penting, dan tidak boleh diperjualbelikan, bahkan jika itu berarti kehilangan uang.
Dalam pertemuan ini juga menyepakati beberapa hal, antara lain pentingnya regulasi perlindungan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi orang asli Papua, terutama kontraktor, dalam mengelola pembangunan di Papua Selatan.
Kedua, diharapkan agar orang asli Papua dapat diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.
"Rencananya, akan dibuat Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan mendidik mereka, dan setelah mendapat pelatihan, mereka akan dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan pendidikan dalam hal kompetensi kerja." Tambah Yoseph.
Pertemuan ini juga menekankan poin ketiga yang paling penting, yaitu menjaga integritas diri orang asli Papua agar tidak diperjualbelikan.
"Integritas adalah harga mati, dan meskipun boleh kehilangan uang, harga diri tidak boleh dikorbankan." Tegas Yoseph saat diwawancarai.
Dengan demikian, pertemuan Forum Komunikasi Kontraktor Asli Papua Selatan dengan BP3OKP telah membahas berbagai isu penting terkait pembangunan dan perlindungan orang asli Papua, dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan wilayah Papua serta menghargai integritas dan kompetensi masyarakat asli Papua. (Ron)*
