Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Yohanis Mantong Palumpung, SE dan dihadiri para pimpinan dan staf OPD di lingkungan Pemkab Tolikara, serta Pemaeri dari Tim Personal Pengembangan Ekonomi dan Sosial Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.
Staf Ahli Yohanis Mantong saat membacakan sambutan Pj Bupati Marthen Kogoya mengatakan, pengelolaan anggaran beberapa daerah di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan mendasar.
Prioritas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Bentuk pengalokasian dan pengelolaan anggaran belum secara optimal mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
Belum optimalnya pengelolaan keuangan membuat banyak daerah kesulitan untuk mencapai nilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan, penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subyektif, serta seringkali dua atau lebih kegiatan yang sama mendapatkan alokasi yang berbeda,” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan dalam penganggaran membuat kualitas perencanaan anggaran relatif lemah. Pendekatan lama mengutamakan input sebagai basis penyusunan.
Proses perencanaan anggaran daerah seharusnya didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur.
Pendekatan ini menggunakan logika penganggaran dengan mengukur prestasi kerja, mengacu pada sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program serta kegiatan yang direncanakan.
“APBD dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting.
Saat ini kualitas perencanaan APBD yang digunakan masih relatif lemah, sedangkan pengeluaran terus meningkat secara dinamis, namun tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran.
Keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD mengutamakan hubungan antara alokasi dana yang direncanakan dengan hasil yang diharapkan. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi pelaksanaan APBD.
Untuk memastikan APBD yang diawali dengan proses penyusunan RKA pada masingmasing OPD, tentunya perlu adanya beberapa instrumen kepatuhan yang hendaknya di taati oleh masing-masing OPD.
Hal ini tentunya berkaitan dengan pengelolaan anggaran belanja yang direncanakan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan dan ditaati oleh masing-masing OPD.
Tentunya Analisis Standar Belanja (ASB), berperan sebagai dasar penyusunan pagu anggaran sub kegiatan pada RKA ataupun dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh TAPD dalam penyusunan APBD.
“Dokumen ini hendaknya menjadi langkah awal bagi kita di Kabupaten Tolikara, guna memperbaiki kinerja kita masing-masing dalam rangka mewujudkan
Pembangunan Ekonomi yang berkeadilan,” pungkasnya.[redaksi-tolitvneww.com]
