Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Cartenz digelar untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana dan prasana dalam menjaga keamanan selama penyelanggaran Pemilu Serentak 2024.
Hadir dalam apel tersebut, Kapolres Tolikara AKBP Achmad Fauzan, S.Ag, Kasdim 1716/Tolikara Mayor Inf. Edy Ponco Wibowo, serta para pejabat dan anggota TNI-Polri.
Pj Bupati Marthen Kogoya saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung oleh TNI, Kementerian/ Lembaga, intansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata Cartenz.
Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personil di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu.
“Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personil Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi,” ujarnya.
Dikatakannya, sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar bahwa persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Operasi ini dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics dan Satgas Pemilu Damai untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood dan black campaign.
Dikatakan pula, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi, serta berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III Polri terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota berkategori sangat rawan.
Ia berharap hal tersebut dapat diantisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya,tetap dilkakukan persiapan pengamanan sebaik mungkin.
“Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas. Khusus terkait bencana alam, koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi,” tegasnya.
Kapolri juga meminta jajarannya menyiapkan rencana antisipasi dalam kerja sama dengan penyelenggara pemilu, apabila terjadi bencana alam di suatu daerah.
Terkait tindak pidana pemilu, ia meminta jajarannya berkoordinasi dan berkolaborasi antar pilar Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana Pemilu dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat.[Tolitvnews.com]
