“Setelah saya bertemu dengan pendemo, saya sudah jelaskan, kebetulan saya ada kegiatan di Jakarta bersama seluruh Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, waktu bersamaan mereka demo.
Jadi pak Mendagri lewat bapak Sekjen dan Dirjen Otda, mereka memfasilitasi saya untuk ketemu mereka (pendemo) di Kantor Kemendagri.
Setelah kami sama-sama menjelaskan lalu mahasiswa membubarkan diri,” ucap Pj Bupati Marthen Kogoya.
Bantuan biaya pemondokan sesuai tuntutan mahasiswa, kata Pj Bupati Marthen Kogoya, bantuan tersebut sudah ditiadakan sesuai ketentuan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Tolikara.
“Sesuai dengan ketentuan atau dalam Aplikasi SIPD yang ada di Kemendagri dan juga di Kemenkeu, yaitu memang sudah tidak diperbolehkan/ditiadakan biaya untuk pemondokan atau kontrakan.
Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Pemda di seluruh Indonesia. Hal ini sudah kita jelaskan tetapi mahasiswa tetap ngotot untuk harus ada dana pemondokan,” ujar Pj Bupati Marthen Kogoya.
Berikut tuntutan mahasiswa terkait Aplikasi SIMARA, Pj Bupati Marthen Kogoya menjelaskan, aplikasi ini merupakan salah satu inovasi atau terobosan Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk mendapatkan data mahasiswa yang valid dan akurat.
“Aplikasi SIMARA merupakan terobosan kami (Pemda Tolikara) dalam rangka pendataan mahasiswa Tolikara yang tersebar di seluruh Indonesia, baik kampus negeri maupun swasta. Ini merupakan sebuah inovasi yang sangat luar biasa.
Kami Pemda percaya akurasi dan sangat membantu dalam penganggaran bantuan studi akhir mahasiswa. Data yang tersaji dalam apliaksi ini sangat lengkap, komprehensif dan ter-update sehingga mahasiswa tidak bisa lagi bermain-main,” jelasnya.
Menurut Pj Bupati Marthen Kogoya, selama ini terjadi kekeliruan dalam pendaataan mahasiswa secara manual sehingga banyak mahasiswa dari kabupaten lain juga menerima bantuan dana dari Pemda Tolikara.
Bahkan terjadi manipulasi data oleh mahasiswa yang seharusnya tidak menerima dana bantuan studi akhir.
“Selama ini banyak yang tidak sesuai dengan fakta, bukan mahasiswa Tolikara tetapi mengaku dari Tolikara, ada juga yang sudah selesai kuliahnya tetapi mengaku masih kuliah, ada juga yang sudah DO, ada mahasiwa abadi, dan lain-lain.
Aplikasi SIMARA inilah yang akan menertibkan itu semua sehingga mahasiswa tidak lagi bermain-main,” ucap Pj Bupati Marthen Kogoya.
“Yang benar-benar riil kuliah dibuktikan dengan KTM, Kartu aktif kuliah dari kampus, hasil studi, Kartu rencana studi, KTP, akta lahir dan kartu keluarga. Semua ini diinput dalam aplikasi SIMARA dan membuktikan benar-benar mahasiswa Tolikara yang ada di Semester 7, 8, dan 9 berhak mendapat bantuan studi akhir dari Pemda,” tegasnya.
Dikatakan pula, ke depan Pemda Tolikara akan memaksimalkan penerapan Aplikasi SIMARA. Ada beberapa kekurangan aplikasi ini pada awal penggunanaan oleh mahasiswa merupakan hal yang wajar.
Butuh waktu penyesuaian sehingga para mahasiswa bisa menerima dan terbiasa menggunakan aplikasi ini.
“Ke depan Aplikasi SIMARA ini kita terapkan dan maksimalkan untuk menjadi lebih baik melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan SDM (Ekbang) Pemda Tolikara.
Ini baru awal, sehingga pasti banyak kekurangan saat proses penginputan data oleh mahasiswa. Ini kan baru, perlu adaptasi. Sebelumnya mahasiswa tidak hadapi seperti ini jadi mereka menolak dan protes dan lan-lain, itu biasa.
Kami tetap fokus membenahi data melalui aplikasi SIMARA. Saya sebagai kepala daerah berikan apresiasi kepada kinerja dari kabag ekbang dan staf yang sudah bekerja maksimal,” terang Pj Bupati Marthen Kogoya.*(Diskominfo Tolikara)*
