Kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting tersebut berlangsung selama 6 hari (13 -18 November 2023), diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
Sekda Yosua Douw saat membacakan sambutan Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP mengatakan sangat bahagia atas kesediaan pimpinan OPD untuk mengikuti Pertemuan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting karena merupakan bagian dari bentuk pelayanan nyata Pemerintah kepada masyarakat.
“Saya sungguh bahagia bisa bersama-sama dengan teman-teman dari OPD yang bersedia datang untuk ikut pertemuan konvergensi stunting, yang ujungnya merupakan bentuk aksi nyata pelayanan kepada masyarakat.
Saya minta kepada setiap pimpinan OPD untuk serius mengikuti kegiatan ini. Baik buruknya sistem penurunan stunting sangat bergantung pada apa yang kita kerjakan hari ini,” ujarnya.
Dikatakan pula, dalam rangka pencegahan stunting, Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai sejak tahun 2014.
Melalui program ini, setiap ibu hamil, ibu menyusui dan bayi diberi asupan gizi dan mendapat pelayanan kesehatan hingga anak umur 2 tahun (1000 hari.
Berdasarkan data Tim Gizi Tolikara, hingga tahun 2022 jumlah ibu hamil yang mengkuti Program 1000 HPK sebanyak 1.200 lebih.
Pemerintah Kabupaten Tolikara juga melahirkan sebuah program primadona bertajuk Sarasehans (Sarapan Sehat Anak Sekolah). Dalam program ini, anak-anak TK dan SD diberi makanan bergizi setiap hari.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan peserta didik melalui penyediaan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang. Saat ini jumlah peserta Sarasehans di Kota Karubaga dan sekitarnya sebanyak 1300 lebih.
“Akhirnya dengan perpaduan sistem dari Kemendagri dan apa yang sedang kita lakukan, semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menurunkan angka stunting di Tolikara,” jelasnya.
Sementara itu, utusan Tim Investing in Nutrition and Early (INEY) Regional V Bina Bangda Kemendagri, Ibu Uthi Besse selaku narasumber kegiatan tersebut menyampaikan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, setiap daerah harus berpartisipasi dalam penurunan stunting untuk mencapai target nasional 14%. Sesuai mandat Wakil Presiden Republik Indonesia, setiap daerah minimal harus menyisihkan 10% anggara untuk program stunting.
“Pada aksi 6, 7, dan 8 ini kita harus rampungkan yang penting masing-masing OPD lengkap dengan datanya terutama OPD yang punya aksi di lapangan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan perempuan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR,” ucapnya.(Diskominfo Tolikara)*
