264 Total Pengunjung , 264 Pengunjung Hari Ini
KARUBAGA,[TOLITVNEWS.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) alpa menyediakan alokasi dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2024.
Padahal, KPA Tolikara merupakan salah satu lembaga di Tolikara selama sepuluh tahun yang paling aktif dengan program dan kegiatan dibanding KPA kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan.
KPA Tolikara bersama Dinas Kesehatan setempat ujung tombak melakukan sosialisasi dan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten di daerah otonom baru (DOB) provinsi di Papua Pegunungan.
“Tahun 2024, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 miliar di APBD Tolikara. Namun, saat kami terima Dokumen Pelaksanaan Anggaran, DPA tidak ada alokasi untuk membiayai program dan kegiatan di KPA.
Kalau Pemda memandang tidak penting, KPA dibubarkan saja,” ujar Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Tolikara Samuel, SH, MM Kogoya kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Rabu (10/7).
Menurut Kogoya, sejak Januari 2024 KPA Tolikara tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan penanggulangan HIV/AIDS kepada warga masyarakat hingga kampung-kampung. Padahal, saat ini ribuan warga Tolikara, termasuk aparatur sipil negara (ASN) terindikasi bahkan juga menderita HIV/AIDS.
“Angka kematian warga akibat terinfeksi HIV/AIDS di Tolikara paling tinggi di Provinsi Papua Pegunungan.
Sebelumnya, kami di KPA memiliki Program 1000 Hari Kehidupan dengan VCT Mobile yaitu tes HIV yang kami lakukan secara berpindah-pindah di populasi berisiko hingga kampung-kampung.
Warga yang terpapar HIV/AIDS juga bukan dari masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tetapi juga ASN,” kata Kogoya lebih lanjut.
Kogoya menjelaskan, Program 1000 Hari Kehidupan dengan VCT Mobile digencarkan mengingat jumlah kasus penderita HIV/AIDS yang berujung kematian paling tinggi di Papua Pegunungan.
Karena itu, Kogoya selaku pimpinan dan staf KPA langsung mengambil langkah jemput bola dengan menyambangi kampung-kampung untuk melakukan penyuluhan sekaligus pemeriksaan.
“Tahun 2023 KPA Tolikara mendapat alokasi anggaran hanya Rp 500 juta dari angka sebelumnya sebesar Rp 1 miliar.
Sejak itu (2023) KPA Tolikara mulai goyang dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan akibat anggaran minim,” ujar Kogoya.
Bahkan menurut Kogoya, birokrat senior Pemda Tolikara, tahun anggaran 2024, KPA Tolikara tidak ada alokasi dana sama sekali, nihil dengan alasan anggaran difokuskan membiayai proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Tolikara.
Namun, menurut Kogoya yang juga anggota TAPD Tolikara, refocusing anggaran menyukseskan Pemilu serentak 2024 di Tolikara bukan alasan rasional karena banyak agenda pemerintah daerah bukan menyentuh hal-hal fundamental. Sedangkan sektor kesehatan sebagai hal fundamental malah diabaikan.
“Sosialisasi atau penyuluhan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS secara kolektif dan holistik harus berjalan berkesinambungan, kontinyu bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat di kampung-kampung bersama seluruh pemangku kepentingan, stakeholder di daerah,” ujar Kogoya.
Kogoya kembali menegaskan, banyak alokasi anggaran di APBD Tolikara diarahkan membiayai berbagai program yang kurang produktif.
Sedangkan masalah sosialisasi pentingnya warga masyarakat hingga di kampung-kampung untuk memahami sekaligus mencegah penyebaran HIV/AIDS malah diabaikan daerah.
“Sosialisasi dan penyuluhan pentingnya mencegah penyebaran HIV/AIDS di Tolikara sangat mendesak dan penting karena menyangkut kelangsungan hidup manusia,” ujar Kogoya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tolikara.
Menurut Kogoya, masyarakat di kampung-kampung harus diberikan pemahaman misalnya bagaimana berhubungan seksual yang aman atau mengingatkan mereka bagaimana bahaya atau resiko bila melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan resmi.[Redaksi TOLITVNEWS.com]*
