Kegiatan ini berlangsung pada 22-23 Agustus 2024 di The Margo Hotel Depok, Jawa Barat, dan dihadiri oleh perwakilan Bappeda, Dinas Kominfo kabupaten/kota di Papua, serta Bapperida dan Dinas Kominfo dari enam provinsi di Papua.
Agenda utama dalam rapat ini adalah merumuskan alokasi dana Otonomi Khusus di bidang komunikasi dan informasi untuk setiap daerah
Kepala Bappeda Tolikara, Imanuel Gurik, SE, M.Ec. Dev, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dan program ini diawali dengan beberapa langkah penting, seperti:
Analisis prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi di Papua.
Perencanaan Program: Menyusun program berdasarkan kebutuhan lokal dengan mempertimbangkan karakteristik unik di Papua.
Penyusunan Anggaran: Mengalokasikan dana untuk biaya operasional, pengembangan, dan evaluasi program.
Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat setempat agar program sesuai dengan kebutuhan riil mereka.
“Rencana alokasi anggaran untuk Kabupaten Tolikara pada tahun 2025 akan mencakup pengadaan jaringan internet, pembangunan studio mini untuk penyiaran radio lokal (Radio Toli Wone), serta dukungan terhadap media cetak Majalah Dani sebagai sarana informasi kepada masyarakat seiring dengan pertumbuhan pembangunan daerah,” ungkap Gurik.
Selain itu, Derwes W. Yikwa, S.Sos, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tolikara, melalui wawancara telepon menegaskan bahwa kegiatan ini memberikan dorongan penting untuk memastikan penggunaan dana Otonomi Khusus lebih optimal di bidang komunikasi dan informasi.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif pendampingan dari Kominfo ini. Ini menjadi fondasi bagi kami dalam membangun infrastruktur digital yang lebih merata di Tolikara, terutama untuk meningkatkan akses internet di wilayah terpencil serta mendukung keberadaan studio penyiaran lokal yang dapat memberdayakan masyarakat dalam hal informasi,” ujarnya.
Yikwa juga menyebutkan bahwa dukungan ini akan membantu pihaknya terus mengembangkan layanan publik berbasis digital yang akan berdampak positif pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Tolikara.
Dengan adanya kegiatan fasilitasi ini, diharapkan implementasi Otonomi Khusus Papua dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Papua, terutama dalam peningkatan SDM digital dan transformasi layanan publik. (Diskominfo Tolikara)
