Oleh: Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev
Kepala Bappeda Tolikara | Alumni MEP FEB UGM Yogyakarta
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tolikara.
Melalui Pilkada, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan arah masa depan daerah dengan memilih pemimpin yang terbaik.
Oleh karena itu, Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis, yaitu dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi yang luas dari seluruh elemen masyarakat.
Proses demokratis dalam Pilkada memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan.
Pertama, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada sangat krusial.
Partisipasi yang tinggi akan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mendapat mandat dari rakyat.
Kedua, integritas penyelenggaraan Pilkada harus dijaga dengan ketat.
Praktik-praktik yang merusak demokrasi seperti politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi terhadap pemilih harus dihindari.
Untuk itu, peran dari penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika integritas proses Pilkada terjaga, maka hasil Pilkada akan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
Ketiga, pendidikan politik bagi masyarakat menjadi aspek penting dalam mendorong Pilkada yang demokratis.
Masyarakat harus memahami bahwa memilih pemimpin bukanlah sekadar proses memilih orang yang paling populer, tetapi memilih pemimpin yang memiliki visi, program kerja, dan integritas yang mampu membawa daerah ke arah yang lebih baik.
Oleh karena itu, Bappeda juga berperan dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang tepat mengenai rencana pembangunan dan program kerja yang realistis dari para kandidat.
Pemimpin yang terpilih melalui Pilkada yang demokratis diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Pemimpin tersebut harus memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan.
Di Tolikara, tantangan utama dalam pembangunan mencakup peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan ekonomi.
Pemimpin yang dihasilkan dari proses Pilkada yang bersih dan demokratis akan memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin upaya pembangunan ini.
Pilkada yang demokratis juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketika masyarakat merasa bahwa hak pilih mereka dihormati dan suara mereka berpengaruh dalam menentukan pemimpin, maka kepercayaan terhadap sistem politik akan meningkat.
Hal ini akan menciptakan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan di Tolikara.
Demokrasi & Budaya
Di Papua, prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan dalam bentuk musyawarah adat dan kepemimpinan tradisional.
Nilai-nilai tersebut sangat berharga dalam konteks Pilkada, karena memberikan fondasi bagi terciptanya proses demokrasi yang partisipatif, adil, dan transparan.
Masyarakat Papua memiliki budaya adat yang kuat, di mana musyawarah dan keterlibatan komunitas menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.
Dalam tradisi masyarakat Papua, musyawarah adalah elemen sentral yang menuntut setiap keputusan diambil melalui diskusi terbuka hingga tercapai kesepakatan bersama.
Nilai ini sangat relevan dalam konteks demokrasi modern, terutama pada saat pelaksanaan Pilkada.
Musyawarah memungkinkan adanya dialog antara kandidat dan masyarakat untuk membahas visi serta program kerja yang diusung.
Hal ini memberi ruang bagi proses politik yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan diambil.
Dengan demikian, Pilkada dapat menjadi sarana untuk menciptakan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mendapat mandat dari rakyat.
Selain itu, kepemimpinan dalam budaya masyarakat Papua tidak selalu diwariskan, melainkan berdasarkan kemampuan dan kontribusi yang diberikan kepada komunitas.
Sistem “Big Man,” di mana seorang pemimpin dihormati karena kemampuannya mengorganisir komunitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik diakui melalui kinerja dan kontribusi nyata.
Prinsip ini sangat sesuai dengan tujuan demokrasi dalam Pilkada, di mana pemimpin yang terpilih haruslah individu yang memiliki kompetensi dan visi yang jelas untuk memajukan daerah, bukan semata-mata karena popularitas atau kekuatan ekonomi.
Lebih dari itu, budaya penyelesaian konflik melalui dialog dalam masyarakat Papua menjadi contoh positif yang dapat diterapkan dalam konteks Pilkada.
Ketika terjadi perselisihan atau sengketa, para pemimpin adat biasanya memfasilitasi mediasi untuk menjaga perdamaian dan harmoni.
Proses penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai.
Dalam Pilkada, penyelesaian sengketa dengan cara damai sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial setelah pemilihan berlangsung.
Keberhasilan menjaga harmoni masyarakat melalui dialog terbuka dan penyelesaian konflik yang damai menunjukkan bahwa demokrasi dapat diperkuat dengan nilai-nilai lokal yang sudah lama ada.
Solidaritas antaranggota komunitas juga merupakan nilai penting dalam demokrasi.
Dalam budaya masyarakat Papua, komunitas memiliki ikatan yang kuat, dan dalam konteks politik, solidaritas ini sering diwujudkan dalam bentuk dukungan bersama terhadap seorang kandidat yang dipercaya dapat membawa perubahan bagi seluruh komunitas.
Namun, solidaritas ini harus tetap dikelola dengan bijaksana, sehingga tidak mengarah pada pengelompokan yang eksklusif, melainkan mendukung proses politik yang inklusif.
Dengan solidaritas yang terjaga, partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab dapat terwujud, di mana masyarakat tidak hanya mendukung kandidat karena faktor kedekatan, tetapi juga berdasarkan program dan visi yang dibawa oleh calon pemimpin.
Peran pemimpin adat dalam proses Pilkada juga tidak bisa diabaikan.
Masyarakat Papua sangat menghormati pemimpin adat mereka, dan dalam banyak kasus, dukungan pemimpin adat bisa sangat menentukan dalam proses politik.
Pemimpin adat sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memberikan arahan moral dan nasihat yang bijak kepada masyarakat mengenai calon pemimpin yang layak dipilih.
Dukungan pemimpin adat yang tulus dan berdasarkan kepentingan bersama dapat membantu masyarakat membuat pilihan yang tepat dalam Pilkada, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pejabat Tolikara Bahas Situasi Pemilu dan Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Tolikara
Namun, meskipun banyak nilai positif dari budaya adat Papua Pegunungan yang dapat mendukung proses demokrasi, perlu juga ditanamkan nilai-nilai modern yang mendukung integritas Pilkada.
Masyarakat perlu terus diajak memahami bahwa pemilihan harus terbebas dari praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang dan intimidasi.
Budaya kejujuran dan keterbukaan yang sudah ada dalam adat istiadat harus diperkuat dengan pemahaman bahwa integritas dalam pemilu sangat penting untuk memastikan pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik untuk memimpin daerah.
Pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi di Papua.
Dengan menggabungkan nilai-nilai adat yang mendukung dialog terbuka dan penghormatan terhadap pemimpin, masyarakat akan lebih mampu memilih pemimpin berdasarkan program kerja dan visi yang realistis, bukan sekadar janji politik yang kosong.
Pemimpin yang dihasilkan dari Pilkada yang bersih dan demokratis akan memiliki legitimasi yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan di Tolikara.
Oleh karena itu, dengan menanamkan nilai-nilai positif dari budaya adat Papua ke dalam proses demokrasi modern, kita dapat menciptakan Pilkada yang lebih partisipatif dan berintegritas.
Musyawarah, kepemimpinan berdasarkan kemampuan, penyelesaian sengketa yang damai, dan solidaritas komunitas merupakan fondasi kuat yang dapat mendukung demokrasi di Papua Pegunungan.
Nilai-nilai ini, bila dipadukan dengan sistem politik modern, akan memastikan bahwa Pilkada melahirkan pemimpin rakyat terbaik yang mampu membawa Tolikara menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata. (*)
