Sekretaris tim pemenangan Dinus-Rado, Jongky Narek, menyatakan bahwa penyerahan SK ini bertujuan memperkuat konsolidasi tim untuk menghadapi pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang.
“Dengan diserahkannya SK ini, upaya kita untuk memenangkan pasangan Dinus-Rado semakin intensif.
Kami akan memaksimalkan potensi tim untuk meraih kemenangan,” ujarnya di hadapan para pendukung.
Jongky mengingatkan tim pemenangan di 12 distrik Dapil I untuk menjaga suara dengan baik pada setiap tahap pemilihan, terutama di TPS dan PPD, guna menghindari kecurangan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan suara secara ketat di Dapil I yang memiliki 12 distrik, serta Dapil lainnya yang totalnya mencapai 46 distrik.
Calon bupati Dinus Wanimbo, dalam sambutannya kepada pendukung dan simpatisan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam.
Ia menekankan bahwa jelang hari pemungutan suara yang tinggal 32 hari lagi, seluruh elemen pendukung harus fokus menjaga suara, terutama di Dapil I, tempat ia mencalonkan diri sebagai bupati, dan Rado Enembe di Dapil II.
“Saya meminta semua tim sukses, kader, dan pendukung fokus menjaga suara di TPS dan PPD, terutama di Dapil I yang mencakup 12 distrik, serta di empat dapil lainnya dengan total 46 distrik,” kata Dinus.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan suara aman hingga ke tingkat KPU, dengan penekanan pada pengawasan suara di PPD.
Menurutnya, menjaga suara di PPD sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan, yang telah mengakibatkan banyak putra-putri Tolikara kehilangan kesempatan untuk duduk di kursi legislatif.
“Banyak putra-putri berbakat yang gagal mendapatkan kursi DPR akibat kecurangan yang terjadi di tingkat PPD.
Apakah kalian siap menjaga PPD” tanyanya, yang kemudian dijawab serempak oleh para pendukung.
Dinus mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemilihan legislatif sebelumnya, di mana ia mengklaim bahwa suara yang seharusnya mengamankan kursi DPR dicuri oleh oknum-oknum partai politik tertentu bekerja sama dengan PPD dan KPU.
Ia mengingatkan bahwa pihaknya telah mengajukan gugatan ke DKPP, yang berujung pada pemecatan empat komisioner KPU Kabupaten Tolikara.
“Pemberhentian keempat komisioner KPU adalah hasil dari upaya kami, bukan pihak lain.
Saya sendiri yang mengawal proses tersebut hingga berujung pada pemecatan mereka karena terlibat dalam manipulasi suara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa suara rakyat adalah amanah, dan semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga suara dengan baik, agar tidak ada oknum yang mencoba memanipulasinya lagi. (Nay)
