Pj. Bupati Tolikara mengajak seluruh pihak terkait untuk memastikan proses Pemilukada serentak di Tolikara berlangsung dengan aman dan tertib.
“Saya berharap seluruh kotak suara telah tiba di PPD di 26 distrik pada tanggal 26 November,” katanya.
Ia secara simbolis melepas distribusi logistik untuk pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, dan Wakil Gubernur. Logistik ini kemudian akan disalurkan oleh PPD ke TPS di 541 kampung.
Marthen mengingatkan agar KPU, Bawaslu, PPD, Pandis, PPS, KPPS, dan Panwas TPS tetap bersikap netral.
“Semua penyelenggara dan pengawas harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan PKPU,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya belajar dari pengalaman Pemilu Presiden dan Legislatif 2024.
“Segala hal yang tidak sesuai aturan harus diperbaiki. KPU harus berfungsi sebagai penyelenggara yang independen,” ujarnya.
Koordinasi antara KPU dan Bawaslu juga dianggap penting dalam menindaklanjuti pelanggaran di lapangan.
“Setiap pelanggaran yang terjadi di TPS harus segera dilaporkan oleh Panwas TPS ke Pandis dan Bawaslu tingkat distrik agar tidak ada masalah yang dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Menurutnya, banyak masalah sebelumnya muncul akibat pembiaran dan kurangnya tindak lanjut oleh penyelenggara dan pengawas.
Marthen juga menginstruksikan aparat keamanan dari Polres dan Polda Papua untuk mengawal distribusi logistik hingga ke TPS.
“Pastikan kotak suara sampai di tujuan dalam keadaan tersegel, sehingga proses pencoblosan dapat berjalan lancar,” katanya.
Ketua KPU Tolikara, Lutius Kogoya, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
“Sebagai tanah kelahiran gereja GIDI, Tolikara harus menjadi contoh dalam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil,” katanya.
Ia meminta pemerintah, gereja, dan penyelenggara untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu ini.
Lutius juga mengimbau PPD di 46 distrik untuk mematuhi aturan dan memastikan hasil yang tercatat di TPS benar-benar sesuai.
“Data dari TPS harus disampaikan secara akurat hingga ke tingkat kabupaten dan provinsi,” tegasnya.
Anggota KPU Papua Pegunungan, Melkianus Kambu, menyatakan bahwa distribusi logistik harus selesai sebelum 26 November.
“Kami memantau distribusi logistik ke 46 distrik dan 541 kampung untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.
Di sisi lain, anggota Bawaslu Tolikara, Busiri Payokwa, menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan Pemilu di tingkat distrik.
“PPD dan Pandis harus bekerja sama untuk memastikan masalah di distrik tidak dibawa ke kabupaten,” katanya.
Busiri menegaskan bahwa pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran Pilkada.
Kapolres Tolikara, Kompol Irianto John, mengimbau masyarakat untuk tidak curiga terhadap netralitas aparat keamanan.
“Kami berkomitmen mengawal agenda nasional ini secara netral, bersama masyarakat dan penyelenggara pemilu,” katanya.
Hadir dalam pelepasan ini, Pj. Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH, M.AP, Ketua KPU Tolikara Lutius Kogoya beserta empat komisioner, Kapolres Tolikara Kompol Irianto John, S.Sos, MH, Melkianus Kambu dan dua anggota KPU Provinsi, Busiri Payokwa dari Bawaslu Tolikara, Kesbangpol Tolikara, PPD, staf PPD, dan Pandis dari 46 distrik. (Nay Yigibalom)
